Kementan Gandeng 3 Kementerian Wujudkan Ketahanan Pangan

Sebagai upaya untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, Kementerian Pertanian (Kementan) menggandeng tiga kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian PUPR.

Selain tiga kementerian tersebut, Kementan juga turut menggandeng Asosiasi PEmerintah Desa Seluruh Indonesia atau Apdesi. Memperkuat ketahanan pangan nasional harus dilakukan secara masif terstruktur, mulai dari tingkat pemerintah pusat hingga tingkat desa.

Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Jan S Maringka upaya ini merupakan langkah untuk mengantisipasi ancaman perubahan iklim yang akan berdampak pada pasokan pangan nasional.

"Tantangan ketahanan pangan ke depan selain alih fungsi lahan yang belum dapat diatasi secara maksimal, dihadapkan pula dengan ancaman kekeringan dan El Nino, yang mesti dihadapi secara bersama sama untuk mengantisipasi permasalahan tersebut," kata dia saat Rapat Koordinasi Bidang Pengawasan (Rakorwas) Ketahanan Pangan di Bogor, Selasa (30/5/2023).

Sinergi antara antara aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dan aparat penegak hukum (APH) serta kepala daerah dibutuhkan untuk menghasilkan sinergitas dalam rangka menjamin ketersediaan pangan nasional.

Kegiatan itu diawali dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian dan Kementerian Dalam Negeri untuk sama-sama bekerja dalam upaya menjalankan program ketahanan pangan.

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian terus melakukan upaya khusus membangun sinergiitas dengan APH, dalam upaya mendorong dan mempercepat program strategis, program prioritas, dan program superprioritas.

Salah satunya, mengantisipasi perubahan iklim yang memerlukan kekompakan semua pihak terkait untuk dapat mengoptimalkan segala sumber daya, termasuk optimalisasi perangkat desa guna berperan serta menyukseskan ketahanan pangan nasional.

Komitmen para kepala daerah untuk turut serta berkontribusi nyata dalam program ketahanan pangan merupakan hal yang sangat penting, antara lain melalui penerbitan perda LP2B guna perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan serta keberpihakan pengelolaan dana desa berbasis pertanian.

Di tempat berbeda, saat meninjau persiapan penyelenggaraan Pekan Nasional (Penas) XVI Petani dan Nelayan akan berlangsung di Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mengatakan, ketegangan politik seperti perang Rusia-Ukraina dan dampak fenomena Iklim El Nino menjadi tantangan bagi sektor pertanian di Indonesia.

Menurutnya, kedua hal tersebut merupakan tantangan yang besar terhadap pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan.

"Acara Penas nanti ini harus menjadi puncak komunikasi emosional kita, bukan hanya konsepsi atau idealisme saja, besok ada El Nino, besok ada warning terhadap krisis pangan dunia, karena cuaca ekstrem, serangan hama dimana-mana. Oleh karena itu, Penas ini sangat penting untuk menyatukan visi dan pandangan kita dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan” ujar politisi Partai Nasdem ini.